Selamat Datang di Website Resmi Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua. Alamat:Jln.Argapura 9,Kotak Pos 1160,Jayapura 99222,Papua, Fax: (0967)533192 informasi mail : wirewit.gkiditanahpapua@gmail.com / hp : (+62) 0821-9930-1804

Bidang KPKC

Dokumen Rencana Strategis 

Bidang Keadilan, Perdamaian  dan Keutuhan Ciptaan

Sinode GKI di Tanah Papua

Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018

Pendahuluan

KPKC adalah representasi GKI DI TANAH PAPUA dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan terhadap korban pelanggaran HAM maupun lingkungan hidup, penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM/lingkungan hidup, dan penyelesaiannya termasuk memberikan pendidikan dan pengetahuan HAM/lingkungan hidup kepada anggota jemaat dan pihak-pihak yang membutuhkan pendampingan dan pengetahuan tentang Ham dan lingkungan hidup.

 ANALISA KONTEKS TANAH PAPUA

Dalam dokumen Rencana Strategis berikut istilah “konteks” tidak bermaksud untuk mengambarkan situasi statis, tetapi istilah “konteks” mengambarkan proses dinamis. Oleh sebab itu analisa konteks berikut mengacu pada perkembangan dan perubahan yang terjadi pada jangka waktu lima tahun terakhir di Tanah Papua. Selain perkembangan pada masa lalu analisa tersebut juga mencoba memprediksikan perubahan yang akan terjadi di Tanah Papua pada lima tahun ke depan. Prediksi tersebut berdasarkan beberapa trend yang dianalisir oleh KPKC, jaringan gereja. dan berbagai LSM di Tanah Papua.

1.1 Analisis Konteks Di Tanah Papua pada lima tahun lalu hingga sekarang

Untuk mencapai Analisa konteks yang mampu memperlihatkan pekembangan dan perubahan secara komprehensif, analisa konteks berikut akan dibahas dalam beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Analisa dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan positif, perkembangan negatif, tetapi juga aktor yang terlibt dalam perkembangan tersebut.

 1.1.1 Bidang Ekonomi

 Di bidang ekonomi ditemukan beberapa persoalan yang cukup mendasar dalam perkembangan ekonomi di tengah jemaat dan klasis yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat secara umum. Masyarakat memiliki berbagai hasilan alam yang dapat dipergunakan dengan baik bagi kehidupan ekonomi mereka. Tetapi pada kenyataannya usaha masyarakat ini mendapat tantangan dari masyarakat bukan asli Papua. Contoh berbagai hasil alam yang diolah oleh masyarakat asli Papua  akhirnya harus rugi atau bersaing sangat ketat dengan masyarakat pendatang yang mengelolah hasil yang sama dengan dana dan teknologi yang lebih maju. Akhirnya  masyarakat Papua yang adalah anggota jemaat tidak dapat bersaing dan mengalami kerugian, sehingga tidak dapat melanjutkan usahanya, karena itu sangat penting masyarakat Papua ditolong oleh pemerintah dan juga lembagga pemilik modal lainnya untuk melakukan pembinaan, termasuk meyediakan  fasilitas, misalnya pasar tradisional, dan pengetahuan tentang pengelolan keuangan atau pemberian pinjaman modal berbunga rendah. Faktor tersebut membesarkan kesenjangan antara masyarakat asli papua dan masyarakat pendatang dalam persaingan ekonomi. Pekembangan lain yang sangat berdampak terhadap pendapatan masyarakat asli Papua adalah  rusaknya lingkungan hidup karena penebangan hutan dan pembangunan mengakibatkan hilangnya pendapatanlewat hasil hutan dan tanah.. Sangat penting pada para pedagang Bugis, Makassar, Buton dan Jawa, dapat menjual dan mengusahakan hasil alam yang tidak diolah oleh orang asli Papua, sehingga dapat mendorong orang Papua untuk berusaha bagi kehidupoan yang lebih baik.

Perkembangan positif pada lima tahun terakhir adalah terutama di sektor perkebunan coklat, peternakan sapi yang dikelola masyarakat mengalami kemajuan. Ada pertumbuhan walaupun kecil di sektor perdagangan melalui produksi dan penjualan hasil kebun seperti sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber penghasilan keluarga. Sumber penghasilan lainnya adalah di sektor perikanan dan sebagai karyawan di  perusahaan.

1.1.2 Bidang Sosial Budaya

Dalam bidang sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan masih ditemukan banyak kekurangan. Sampai sekarang Dinas Pendidikan sebagai aktor utama belum mewujudkan solusi yang baik untuk menghadapi keurangan pendidkan di Tanah Papua. Kekurangan tersebut diindikasi oleh jumlah buta aksara yang tetap sangat tinggi.

Dalam sektor kesehatan angka kasus HIV/AIDS, gizi buruk dan kematian ibu dan anak sangat tinggi.Hal ini menunjukkan masalah dalam sektor kesehatan dan belum dapat diatasi dengan baik. Fasilitas rumah sakit/ PUSKESMAS serta Dinas kesehatan merupakan aktor utama penentu kemajuan di bidang kesehatan.

Krisis budaya sedang dialami oleh masyarakat asli Papua karena mulai kehilangan bahasa ibu, tradisi dalam budaya suku masing-masing mengalami kesulitan untuk dikembangkan. Di daerah transmigrasi dan perusahaan pada umumnya budaya Jawa dan bahasa Indonesia menjadi sebuah kewajiban dan mengakibatkan sulit bagi masyarakat asli mengembangkan bahasa dan budayanya. Masyarakat adat semakin kehilangan bahasa daerah dan identitas budaya mereka dan sering menghadapi masalah alkohol dan narkoba pada komunitas mereka.   Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah maupun lembaga adat gagal melindungi masyarakat dan tanah adat, dan dalam mengembangkan budaya mereka.

Pada hal pemerintah provinsi menerima dana otsus yang sangat besar, terlalu banyak dana digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak mendorong perubahan positif dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kebudayan.

1.1.3 Bidang Politik

Dalam bidang politik ditandai oleh berbagai perubahan positif maupun negatif. Pemerintah Indonesia pada umumnya membuka dan menghormati tetapi juga membatasi ruang demokrasi di Papua demi kepentingan negara. Hal tersebut berlaku misalnya untuk hak kebebasan berekspresi yang dibatasi melalui penolakan izin demonstrasi atau pembubaran paksa yang berulang-ulang kali telah mengakibatkan pembunuhan dan penyiksaan terhadap masyarakat sivil di Tanah Papua. Sampai sekarang negara tidak melindungi masyarakat adat dan sering mengabaikan  hak-hak masyarakat untuk menjagga kepentingan negara dan investor.

Perkembangan pada lima tahun  lalu hingga sekarang tidak berubah. LSM dan gereja melakukan observasi bahwa kepentingan kapitalis para investor semakin kuat mempengaruhi bidang politik bahkan bidang hukum, dan memotong ruang demokrasi masyarakat asli Papua.  Gereja sebagai aktor melakukan tugas perlindungan dan memberi dukungan moril bagi umat,  tetapi kadang-kadang juga diam dalam isu yang dianggap terlalu panas untuk menghindari dicap sebagai lembaga separatis.

Diperlukan Perdasus yang memberikan kelonggaran dalam memberikan perlindungan bagi hak demokrasi, pengadilan yang adil dan penghargaan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua dalam memperjuangkan hak demokrasi. Dialog damai bagi Papua dipandang sebagai salah satu cara yang dapat menjawab penyelesaiaan konflik politik yang panjang di Papua. Dalam jangka waktu lima tahun terakhir upaya resolusi konflik didorong oleh jaringan damai Papua. Meskipun kedua belah pihak telah menyamikan ketersediaan melakukan Dialog Jakarta – Papua, ruang ini masih terasa tertutup.

1.1.4 Bidang Lingkungan Hidup

Kebijakan pemerintah dan keberpihakan pemerintah kepada para investor, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan, telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem, danau, laut dan hutan di Tanah Papua tetapi juga  menjadi ancaman besar terhadap mata pencaharian masyarakat adat, yang sangat tergantung pada tanah, hutan dan laut. Persoalan tanah antara pihak adat dan perusahaan menyebabkan konflik di berbagai daerah di Tanah Papua, di mana masyarakat adat sering dittipu lalu diintimidasi oleh aparat keamanan yang dibiayai oleh pihak perusahaan.

Selain pemerintah dan perusahaan, tokoh adat yang memegang hak ulayat memainkan peran penting terhadap perlindungan lingkungan hidup. Kesejahteraan hidup mempengaruhi pemegang hak ulayat tanah melepaskan tanah adat di bawah harga standard, tanpa mempertimbangkan dampak untuk generasi berikut.

Di beberapa daerah kehadiran perusahaan juga menyebabkan berbagai dampak positif bagi masyarakat setempat, misalnya  percepatan pembangunan infrastruktur, lapangan pekerjaan baru dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

1.2 Analisa Konteks di Tanah Papua untuk lima tahnun ke depan

Untuk mencapai analisa konteks yang mampu memperediksikan peluang dan tantangan pada masa depan secara komprehensif, analisa konteks berikut akan dibahas dalam berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Analisa dilaksanakan dengan memperhatikan trend, peristiwa yang akan terjadi di tingkat lokal, national maupun international.

 1.2.1 Bidang Ekonomi

Trend pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua, yang akan didorong oleh pertumbuhan kebutuhan nasional tetap akan naik. Kehadiran perusahaan dan para investor, penambahan penduduk dan dana otsus yang mengalir ke Tanah Papua akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan tingginya nilai ekonomis tanah.

Hal yang sama juga berlaku untuk hutan di Tanah Papua yang kaya keanekaragaman hayati tumbuhan dan binatang. Kesadaran pemerintah maupun masyarakat terhadap nilai hutan tetap akan bertumbuh dan meningkatkan partisipasi kedua stakeholder tersebut dalam program perlindungan hutan, seperti REDD. Selain itu laut dan hutan Papua mempunyai keunikan luar biasa, dengan potensi pariwisata yang akan semakin dikembangkan oleh para investor pribadi maupun pemerintah dan juga akan berdampak positif terhadap ekonomi lokal.

KPKC mengindentifikasi berbagai pekembangan negatif yang bisa terjadi pada masa depan di Tanah Papua. Pertumbuhan penduduk dan investor akan meningkatkan tekanan terhadap masyarakat adat di Tanah Papua yang terancam kehilangan tanah adat, budaya dan identitas.

Kehadiran investor di sektor pertambangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan akan mempercepat exploitasi sumber daya alam. Perkembangan tersebut akan menjadi tantangan besar bagi masyarakat adat dan pemerintah, yang harus menjagga dan memantau bahwa para investor beroperasi sesaui aturan dan kebijakan pemerintah supaya penduduk setempat dilindungi, dampak negatif terhadap lingkungan hidup diminimalisir dan sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan. Selain itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah   akan menghadapi tantangan mewujudkan keadilan dan keseimbangan antara para pendatang dan masyarakat asli Papua dalam perkembangan ekonomi ke depan.

 1.2.2 Bidang Sosial Budaya

 Perkembangan di bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan memerlukan keterikatan dan kerja sama berbagai stakeholder di Papua termasuk pemerintah pusat. Gereja dan berbagai yayasan serta berbagai lembaga terkait memegang peranan penting bagi kemajuan pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di Papua. Oleh sebab itu kemitraan antara berbagai lembagga ini dan negara menjadi penting dalam menentukan kemajuan di bidang sosial dan budaya di Papua. Persolalan geografis dan kesulitan akses informasi dalam membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat dapat dilakukan dengan baik bila ada kemitraan.

Karena itu untuk lima tahun bila tidak terjadi perubahan dalam perkembangan pendidkan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan, maka akan ditemukan rendahnya sumber daya manusia dan hilangnya budaya yang selama ini menjadi kekuatan dan kebanggaan bagi orang asli Papua termasuk di dalamnya kesehatan tubuh dan jiwa.

1.2.3 Bidang Politik

 Dialog Jakarta Papua adalah salah satu solusi bagi penyelesaian berbagai kekerasan politik di Papua. Oleh karena itu perlu dipikirkan format yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Diperlukan komitmen pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Papua dengan memperjuangkan pendekatan kesejahteraan, kemanusiaan dan keadilan, bukan hanya soal OTSUS tetapi juga hak-hak anak, perempuan dan adat dalam berbagai aspek termasuk kebebasan berdemokrasi.

Perlu ada komitmen pemerintah yang sungguh terhadap penyelesaiaan berbagai kasus HAM di Papua. Untuk lima tahun ke depan masyarakat agama dan adat perlu diberikan peran lebih besar dalam mendampingi masyarakat di berbagai bidang kehidupan dalam kerja sama dengan pemerintah. Ketersediaan dana OTSUS harus dipergunakan sepenuhnya untuk mendorong kesejahteraan, keadilan dan kebenaran bagi asli Papua. Penghapusan stigma separatis dan makar perlu dilakukan sehingga tidak ada rasa curiga terhadap orang asli Papua.

Memasuki pemilu legislatif dan eksekutif pada tahun 2014 diperlukan situasi kondusif sebab itu keamanan di tengah masyarakat perlu dijagga. Aparat kepolisian dan TNI dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya tanpa melakukan intimidasi dan kekerasaan yang tidak diharapkan. Sehingga pemilu legislatif dalam memilih wakil rakyat dan presiden dapat berjalan baik.

Berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu, baik KPU, PANWASLU, pemerintah pusat dan provinsi dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga tidak ditemukan manipulasi dalam pemilu dan korban berjatuhan. Pemilihan umum 2014 mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bernegara lima tahuna ke depan sehingga masyarakat diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya mensukseskan pemilu.

Kehidupan mayarakat akan berjalan harmonis apabila semua pihak, pemerintah, adat, agama, TNI dan POLRI bersama-sama dapat memainkan peran dan kerja samanya dengan baik.

Berdasarkan perkembangan politik terakhir pada lima tahun lalu hingga sekarang, dapat diprediksi bila tidak ada kemauan yang baik dari pemerintah, TNI, POLRI untuk memperbaiki situasi HAM dan politik di Papua, maka lima tahun akan datang situasi keamanan dan politik  tidak akan mengalami perubahan yang berarti justru semakin meningkat ketegangan di Papua.

 1.2.4 Bidang Lingkungan Hidup

Tanah Papua memiliki sumber daya alam dan manusia yang sangat besar dan dibanggakan. Sejak beberapa tahun yang lalu kerusakan lingkungan hidup telah terjadi di Tanah Papua. Dampaknya mempengaruhi kehidupan masyarakat asli Papua tetapi juga flora dan fauna. Situasi ini semakin diperparah dengan masuknya investor asing yang mengelola tanah, hutan, laut tanpa mepergunakan AMDAL sebagai dasar dalam melaksanakan aktivitasnya tetapi dengan mengutamakan keuntungan komersial. Pemerintah harus menwujudkan mekanisme kontrol yang ketat dan efektif terhadap investor yang tidak memperhatikan lingkungan dan hak masyarakat adat serta pemilik tanah. Kalau mekanisme tersebut tidak dapat diimplementasikan,  maka ke depan masyarakat adat akan mengalami pergeseran budaya dan tidak akan memiliki tempat pencaharian, bahkan lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang menjadi kebangaan orang Papua, akan rusak dan musnah.

  2.   MISI dan VISI

 Berdasarkan analisa konteks di atas KPKC memperoleh arah dan pandangan Misi dan Visi sebagai berikut:

MISI KPKC

KPKC sebagai representatif GKI DI Tanah Papua untuk tugas profetis di bidang HAM dan lingkungan hidup, agar tercapai keadilan dan perdamaian melalui advokasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat di Tanah Papua.

VISI KPKC

  “Terwujudnya Keutuhan Ciptaan Allah melalui Keadilan dan Perdamaian di Tanah Papua”

  1. Kekuatan dan Kelemahan KPKC

Sebagai representasi GKI DI TANAH PAPUA, KPKC memiliki kekuatan dan kelemahan, maupun peluang dan tantangan sebagai salah satu bidang dalam struktur gereja GKI DI TANAH PAPUA. Kesadaran terhadap kekuatan dan kelemahan, maupun peluang dan tantangan membantu petugas KPKC mengefektifkan pekerjaan dan mengembangkan organisasi dan kapasitas organisasi dalam gereja.

 3.1Analisa Kekuatan dan Kelemahan KPKC

 Kekuatan

KPKC memiliki kekuatan berupa adanya organisasi gereja yang kuat dan memiliki jaringan gereja, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional misalnya gereja di Asia, Afrika, Australia, Europa, Amerika. Jaringan tersebut juga terdiri atas LSM/NGO lokal, nasional  maupun internasional.

KPKC mendapatkan kepercayaan jemaat karena telah membuktikan konsistensi dalam berbagai penanganan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Papua, dan memiliki jaringan pendampingan di seluruh wilayah GKI Di Tanah Papua. KPKC juga mendapatkan dukungan donor dalam bentuk aset, fasilitas, peralatan dan dana, tetapi juga di bidang pemberdayaan kapasitas.

KPKC memiliki program dan sumber daya manusia maupun sarana penunjang kegiatan yang tersebar di klasis-klasis dan jemaat-jemaat di seluruh Tanah Papua.

Kelemahan

Selain Kekuatan KPKC juga memilki kelemahan yang dapat dipergunakan menjadi dorongan untuk mengembangkan KPKC ke depan. Kelemahan KPKC yang ditemukan antara lain belum terbentuknya KPKC di sebagian Klasis dan jemaat-jemaat.

Juklak dan juknis (petunjuk kerja dan petunjuk teknis) dalam program KPKC di tingkat Klasis dan jemaat belum dapat dilaksanakan dengan baik. Di hampir sebagian Klasis dan jemaat fasilitas penunjang perkerjaan KPKC belum memadai, juga misi dan visi belum dipahami dengan baik karena belum tersosialisasi.

KPKC belum memiliki tenagga ahli yang berkompeten di bidang hukum, HAM, lobby dan advokasi, juga medis. Keahlian di bidang-bidang tersebut sangat penting bagi KPKC supaya seluruh kegiatan bisa diselesaikan dengan hasil yang semaksimal mungkin. Semua keterampilan tersebut memerlukan biaya yang besar dan  perlu diprogramkan di klasis-klasis GKI Di Tanah Papua. Iptek (Ilmu pengetahuan Teknologi) di tingkat klasis masih kurang memadai, maka harus teruse.menerus dikembangkan melalui pelatihan.

Kesulitan lain yang dihadapi KPKC adalah transportasi ke berbagai wilayah di Tanah Papua yang sangat sulit dan mahal. KPKC tidak memiliki alat transportasi untuk menunjang seluruh pekerjaan yang berat di seluruh Tanah Papua.

Peluang dan Tantangan KPKC

Peluang

Disamping kekuatan dan kelemahan, KPKC juga memiliki peluang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat pelayanan KPKC, antara lain dengan adanya Otsus, yang memberi kemudahan dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua memungkinkan KPKC untuk terus bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua,mendorong berbagai upaya bagi pembelaan terhadap hak hidup orang asli Papua di atas Tanah Papua. Pemekaran daerah dapat mempermudah advokasi dan penguatan kehidupan, hak azasi dan perkembangan masyarakat asli Papua.

Terhadap situasi Papua yang terus berkembang selama ini, di dalamnya berbagai persoalan sosial budaya, keamanan, HAM dan lingkungan hidup mengakibatkan persoalan Papua menarik perhatian internasional untuk mengamati apa yang terjadi di Papua dan perkembangannya. Sekalipun papua tidak lagi merupakan daerah operasi militer (DOM), tetapi pada kenyataannya kekerasan dan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan hidup masih terus terjadi, yang di dalamnya berhubungan langsung dengan militer dan aparat kepolisian.

Peluang yang dapat diambil dari berbagai hal ini adalah, GKI memiliki anggota jemaat yang memegang peranan penting dalam pemerintahan dan kemanan sehingga sebagai pejabat pemerintah, tetapi juga sebagai warga gereja yang memeliki jabatan dalam pemerintahan, memungkinkan KPKC untuk mendapatkan masukan dan memberi masukan terhadap berbagai situasi dan perkembangan di Papua, di mana diharapkan masukan KPKC dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pemerintahan dan kemanan di Papua.

Dalam hubungan dengan dialog, diharapkan gubernur Papua dapat mepergunakan kedudukan yang ada untuk menjembatani kerinduan masyarakat Papua untuk berdialog dengan pemerintah pusat dalam rangka penyelesaian berbagai persoalan di Papua. Oleh karena itu dialog Jakarta Papua perlu didukung oleh gereja dan semua stakeholder di Papua. Dialog ini terjadi karena orang Papua sendiri telah menyadari hak-haknya di atas Tanah Papua dalam hubungan dengan HAM dan lingkungan hidup perlu diperjuangkan. Karena itu bagi orang asli Papua dialog adalah salah satu cara penyelesaian persoalan di Papua.

 

Tantangan

Selain peluang ada banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM, yaitu  perkembangan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia ada banyak produk perundangan disahkan yang akhirnya tumpang tindih dengan perundangan yang lainnya. Salah satu adalah UU Yayasan dan juga UU ORMAS yang mesti harus ditinjau kembali, karena di satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak pemerintah, tetapi pada pihak yang lain undang-undang ini tidak memungkinkan keleluasaan untuk pembentukan ORMAS  dan Yayasan yang secara khusus dapat menolong masyarakat.

Tanah papua memiliki wilayah yang luas dengan kekayaan alam yang besar. Hal ini menarik investor asing untuk datang dana memanam modalnya di Papua. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi orang asli Papua, karena harus mampu memperjuangkan hak mereka seadil-adilnya. Dengan kemampuan yang sangat terbatas orang asli Papua tidak dapat menyerahkan tanah dan hutan miliknya begitu saja kepada investor, karena tanah dan hutan adalah kehidupan dan masa depan orang asli Papua. Sekalipun daerah operasi militer sudah tidak ada, tetapi pada kenyataannya aparat militer dan kepolisian masih melakukan kekerasan dan tindakan sewenang-wenang kepada masyarakat adat pemilik hutan dan tanah yang tidak menyerahkan harta miliknya.

Dapat dikatakan bahwa Otsus gagal, dikarenakan otsus sudah berjalan selama duabelas tahun tetapi, praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) masih menjadi primadona di Papua dan banyak para pejabat di Papua harus diperiksa kepolisian akibat menyalahgunakan dana Otsus yang sekiranya haruslah dipergunakan bagi kemakmuran orang asli Papua.

Dalam UU No 21, Tahun 2001 mengenai Otsus, salah satu hal yang mesti dilakukan segera sesuai UU ini adalah pembentukan KKR dan pengadilan HAM di Papua, tetapi pada kenyataannya hingga ssat ini belum ada pengadilan HAM dan komisi KKR. Karena itu perlu diperjuangkan pembentukan keadilan HAM dan KKR di Papua.

Dengan adanya dana besar di era Otsus pemekaran wilayah, kota dan kabupaten menarik perhatian masyarakat Indonesia di daerah lainnya untuk dapat datang dan memperolh pekerjaan di Papua. Karena itu migrasi spontan dari berbagai daerah di Indonesia saat ini terus meningkat  di Papua. Dalam perkembangan ini tantangan terbesar lainnya adalah keinginan kelompok Islam di Indonesia untuk mendorong Islamisasi di Papua dengan menghadirkan para tenagga kerja yang telah dilatih, tetapi juga berbagai program lainnya yang didukung oleh kebijakan pemerintah dan aparat keamanan untuk menyebarkan agama Islam dan menjadikan Papua sebagai daerah Islam.

Berbagai persolan di atas adalah tantangan besar yang dihadapi masyarakat asli Papua dan juga gereja-gereja di Papua, semuanya menjadi beban yang besar bagi masyarakat ditambah lagi dengan bencana alam persaingan yang ketat yang ketat dengan para pendatang di Papua mengakibatkan trauma yang cukup besar. Oleh karena itu diperlukan tindakan Trauma Healing untuk menolong masyarakat di Papua, supaya keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi.

Strategi KPKC

 Issu-issu Strategis KPKC adalah

  1. Kesadaran Masyrakat terhadap Lingkungan Hidup
  2. Struktur dan Kapasitas KPKC
  3. Penanganan Kasus HAM
  4. Pengawasan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap hak-hak umat di Tanah Papua.

 Program KPKC lima tahun ke depan:

Lingkungan Hidup

Kampanye /Slogan bersama: “jemaat hidup dalam Lingkungan Bersih, Sehat, Nyaman Hijau di tanah Papua.”

A.GERAKAN CINTA LINGKUNGAN GKI.

A.1.Kampanye Lingkungan Hidup melalui Media, Baliho, Stiker, seminar, ceramah, berbagai aksi →  kerjasama dengan berbagai lembaga terkait.

A.2. Jumat bersih, tingkat sinode, Klasis dan jemaat.

A.3. Reboisasi dan perlindungan laut →  kerjasama dengan Pemerintah, WWF, CI, dan instansi terkait.

A.4.Lobby dan Advokasi.

A.5.Pendidikan dan Pendampingan terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup

A.6 Pengadaan tempat pembuangan sampah di semua Gereja.

Struktur KPKC

1.Penjemaatan profile KPKC Ke Klasis hingga jemaat-jemaat.

2.Pelatihan HAM dan Lingkungan hidup yang merata ke seluruh Klasis.

3.Perekrutan staf berkualitas.

4.Pembangunan jaringan di Klasis dan Jemaat.

HAM

1.Penguatan Indifidu dan kelembagaan melalui pendidikan dan pemberdayaan yang kritis dan praktis HAM dan Hukum..

2.Membangun dan peningkatan Jaringan di aras,Sinode,Klasis,jemaat dan lembaga-lemaga Gereja, (nasional dan internasional),Nasional,Internasional,LSM (Lokal, nasional,Internasional)Lembaga Adat,KOMNAS,Kepolisian,kejaksaan,Pengadilan negeri,dll.

3.Pendampingan Korban(hokum dan ham.

4.Monitoring,Investigasi,Advokasi dan Lobby

Pengawasan Kebijakan

1.Memperkuat jaringan tingkat Sinode dan Klasis.

2.Membangun komunikasi dengan pihak-pihak lain.(LSM,Eksekutif,Yudikatif,Legilatif, DPD, MRP,

3.Meningkatkan kapasitas person di tingkat sinode dan Klasis untuk dapat melakukan Lobby yang baik,menganalisa berbagai kebijakan dalam pengambilan keputusan.

5. Lobby dan Kampanye.

 

 


Halaman ini diterbitkan pada : 02 Januari 2014 | Oleh : admin

Injil Di Hari :

Sumber Menambahkan Alkitab Di Blog - BaseCamp Setiakawan Follow us: @valenthuba on Twitter | vhuba on Facebook

Pengujung :

Link Internasional :

Twitter RESMI :

Galeri Foto

Kumpulan Foto Kegiatan GKI Di Tanah Papua

17309003_1631403700211067_7346511943527323942_n
Copy of DSC_0011
IMG_0273
gki dan pfalz
Foto bersama para pelayan dan Ketua Klasis Biak usai pentabisan gedung gereja Alfa Omega Waisai
12736448_1551184971860958_936625827_n

Galeri Video

Kumpulan Video Kegiatan GKI Di Tanah Papua